Systemaniax.com – Jakarta menjadi kota dengan sistem pemantauan kualitas udara terintegrasi dan terluas di Indonesia, dengan total 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) aktif yang tersebar di berbagai titik strategis di Ibu Kota. Langkah ini menjadikan Jakarta sebagai kota percontohan dalam upaya transparansi data lingkungan dan pengendalian polusi udara di tanah air.
Pemantauan Udara Real-Time di Seluruh Wilayah Jakarta
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa sistem pemantauan kualitas udara tersebut merupakan kombinasi antara stasiun referensi dan sensor berbiaya rendah (Low-Cost Sensor/LCS). Kedua perangkat ini di pasang di lokasi strategis agar dapat memberikan hasil pemantauan yang lebih akurat dan menyeluruh.
“Dengan adanya sistem terpadu ini, kami bisa memantau kualitas udara secara langsung dan segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga kesehatan masyarakat,” kata Asep di Jakarta, Jumat (18/10/2025).
Jaringan pemantauan ini merupakan hasil kolaborasi antara DLH DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), BMKG, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan mitra sektor swasta. Kolaborasi lintas lembaga ini di harapkan dapat menciptakan sistem pengawasan udara yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Portal Publik Udara dan Early Warning System
Asep menjelaskan bahwa seluruh data dari SPKU terhubung ke portal publik udara.jakarta.go.id yang menampilkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara terbuka. Melalui portal ini, masyarakat bisa memantau kualitas udara harian. Serta mendapatkan rekomendasi aktivitas berdasarkan kategori udara di tiap wilayah.
Selain itu, Jakarta juga tengah menyiapkan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini untuk polusi udara. Dengan sistem ini, warga akan memperoleh informasi kualitas udara hingga tiga hari ke depan. Lengkap dengan saran mitigasi seperti penggunaan masker atau pembatasan aktivitas luar ruangan.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Lingkungan
Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Edward Nixon Pakpahan, menegaskan pentingnya data pemantauan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Ketika kualitas udara menurun, keputusan harus berbasis bukti, bukan perkiraan. Karena itu, keandalan data menjadi sangat krusial,” ujar Edward.
KLH juga berencana memperluas cakupan pemantauan di wilayah dengan tingkat polusi tinggi. Melalui integrasi jaringan hibrid antara data dari pemerintah daerah, BMKG, sektor swasta, dan lembaga penelitian. Saat ini, 12 stasiun pemantau tambahan telah dipasang di wilayah Jabodetabek sebagai bagian dari sistem terintegrasi nasional.